Sidaharja.id - "Presiden Jokowi sudah memberikan warning agar jangan
sampai didorong-dorong dan didikte. Itulah makna dari hak prerogatif presiden,
jadi (parpol) jangan mendikte presiden soal reshuffle," kata pengamat
politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, di Jakarta,
Rabu (6/4).
Sejumlah pihak, utamanya partai politik (parpol), diminta
untuk tidak mendikte dan mendorong-dorong Presiden Joko Widodo ( Jokowi)
terkait perombakan (reshuffle) kabinet. Sebab, hal itu dinilai sama saja
mencederai hak prerogatif presiden.
Menurutnya, parpol pendukung utama pemerintah semestinya
dapat menghargai hak prerogatif presiden untuk menilai dan mengevaluasi para
pembantunya.
Selain itu, lanjut Siti, reshuffle kabinet harus dilakukan
secara profesional dan memiliki indikator penilaian yang dapat
dipertanggungjawabkan oleh kepala negara.
"Sehingga variabel indikator yang dilakukan itu bisa
dipertanggungjawabkan. Jadi harus mempersiapkan menteri yang siap tancap gas,
yang siap untuk kerja dan kerja," tegasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Daniel
Johan yang menyebut, adanya fitnah secara sistematis yang dilancarkan sesama
politikus pendukung pemerintah untuk merebut beberapa kursi menteri. Misalnya,
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Daniel meminta agar sesama partai pendukung pemerintahanPresiden Jokowi tidak saling menjatuhkan. Dan partai atau siapapun tidak perlu
mendikte dan menekan presiden untuk merombak kabinet.
Partai juga tidak perlu manuver mendikte presiden, apalagi
dengan menyebar fitnah yang meruntuhkan kekompakan partai koalisi yang
dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang kuat, tegas Daniel.
Presiden Jokowi juga telah meminta agar tidak ada yang
mendikte apalagi mendorong dalam urusan reshuffle. Dan Jokowi meminta para
menterinya untuk fokus bekerja.
Semuanya fokus kerja dulu, tidak usah ada yang
mendorong-dorong, tidak usah ada yang mendikte, tegas Jokowi, Minggu (3/4).
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon