Berbagai kebijakan yang dibuat Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belakangan ini sudah kelewat batas. Bahkan, bisa menjadi bom waktu yang dapat menghilangkan ideologi dan filosofi bangsa Indonesia.
Demikian disampaikan mantan Anggota Komisi III DPRD DKI Ahmad Yani dalam sebuah diskusi yang digelar Forum Jaringan Islam Sosialis (ForJIS). Acara yang bertema 'Mengukur Kebijakan Ahok Yang Pro Pemodal; Rakyat Tertinggal Tergusur' itu digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI), Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta, Jumat (22/4/16) sore.
Ahok, menurut Yani, lebih pro kepada taipan-taipan pemodal besar yang ingin menguasai kekayaan alam Indonesia.
"Terlihat sekali jika Ahok sedang memanfaatkan masa kepemimpinannya sebagai gubernur Ibu Kota, sehingga dia begitu membabibuta menggusur kaum pribumi yang notabene masih lemah secara ekonomi," kata Yani.
"Mereka digusur paksa tanpa pertimbangan yang matang oleh Ahok. Jika ini dibiarkan, tentu akan menjadi bom sosial yang sewaktu-waktu bisa meledak."
Politisi PPP ini menjelaskan, di satu sisi Ahok menggusur pemukiman-pemukiman kumuh, tetapi di sisi lain Ahok juga mengeluarkan izin pelaksaan reklamasi.
Selain itu, tambah Yani, Ahok juga memilih menaikkan pajak bumi bangunan (PBB) dengan fantastis di beberapa titik di Ibu Kota.
"Sebenarnya ini semua untuk siapa? Siapa yang paling diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan tersebut? Yang pasti, ini jelas untuk mengusir warga miskin pribumi secara pelan-pelan," tegas Yani.
Menurut Yani, model kebijakan Ahok tersebut kian mempertajam ruang antara yang lemah dan kuat. Hal ini menjadi bukti bahwa Ahok sejatinya bukan pemimpin masyarakat DKI, tetapi pemimpin pemilik modal.
"Masyarakat sengaja dicerabut dari akar historis sosiologisnya. Ada kekuatan besar yang memboncengi Ahok. Ahok dan kroni-kroni inilah yang akan menguasai bangsa kita kedepan," ungkap Yani.
Oleh karena itu, Yani mengingatkan, kebijakan gusur-menggusur Ahok terhadap rakyat kecil yang lemah secara membabibuta tetapi memanjakan pengusaha besar, tidak boleh didiamkan dan harus segera diakhiri.
"Jadi, jangka pendek yang harus kita lakukan adalah memastikan agar Ahok tak lagi terpilih pada Pilkda DKI 2017 mendatang. Ahok adalah sumber malapetaka bangsa ini," jelasnya.
Demikian disampaikan mantan Anggota Komisi III DPRD DKI Ahmad Yani dalam sebuah diskusi yang digelar Forum Jaringan Islam Sosialis (ForJIS). Acara yang bertema 'Mengukur Kebijakan Ahok Yang Pro Pemodal; Rakyat Tertinggal Tergusur' itu digelar di kantor Dewan Pimpinan Pusat Syarikat Islam (SI), Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta, Jumat (22/4/16) sore.
Ahok, menurut Yani, lebih pro kepada taipan-taipan pemodal besar yang ingin menguasai kekayaan alam Indonesia.
"Terlihat sekali jika Ahok sedang memanfaatkan masa kepemimpinannya sebagai gubernur Ibu Kota, sehingga dia begitu membabibuta menggusur kaum pribumi yang notabene masih lemah secara ekonomi," kata Yani.
"Mereka digusur paksa tanpa pertimbangan yang matang oleh Ahok. Jika ini dibiarkan, tentu akan menjadi bom sosial yang sewaktu-waktu bisa meledak."
Politisi PPP ini menjelaskan, di satu sisi Ahok menggusur pemukiman-pemukiman kumuh, tetapi di sisi lain Ahok juga mengeluarkan izin pelaksaan reklamasi.
Selain itu, tambah Yani, Ahok juga memilih menaikkan pajak bumi bangunan (PBB) dengan fantastis di beberapa titik di Ibu Kota.
"Sebenarnya ini semua untuk siapa? Siapa yang paling diuntungkan dengan kebijakan-kebijakan tersebut? Yang pasti, ini jelas untuk mengusir warga miskin pribumi secara pelan-pelan," tegas Yani.
Menurut Yani, model kebijakan Ahok tersebut kian mempertajam ruang antara yang lemah dan kuat. Hal ini menjadi bukti bahwa Ahok sejatinya bukan pemimpin masyarakat DKI, tetapi pemimpin pemilik modal.
"Masyarakat sengaja dicerabut dari akar historis sosiologisnya. Ada kekuatan besar yang memboncengi Ahok. Ahok dan kroni-kroni inilah yang akan menguasai bangsa kita kedepan," ungkap Yani.
Oleh karena itu, Yani mengingatkan, kebijakan gusur-menggusur Ahok terhadap rakyat kecil yang lemah secara membabibuta tetapi memanjakan pengusaha besar, tidak boleh didiamkan dan harus segera diakhiri.
"Jadi, jangka pendek yang harus kita lakukan adalah memastikan agar Ahok tak lagi terpilih pada Pilkda DKI 2017 mendatang. Ahok adalah sumber malapetaka bangsa ini," jelasnya.
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon