Sidaharja.id - H. Lulung berkelit ketika ditanya soal janjinya akan memotong daun telinga ketika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau disapa Ahok menggugat hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ke pengadilan.
Site link : Situs Onbokep
Site link : Situs Onbokep
Saat pertama kali mengungkapkan nazarnya di Universitas Negeri Jakarta, Kamis (14/4/2016) kemarin lusa, lulung secara tegas menantang ahok dan tidak ada batas waktu untuk menggugat.
 |
| Lulung Klarifikasi Soal Janjinya |
Kala itu dia hanya berjanji akan mengiris telinganya jika Ahok gugat audit BPK ke Pengadilan.
Rupanya koar-koar H. Lulung hanya isapan jempol belaka pasalnya setelah dipertegas kembali oleh Ahok akan janji tersebut, H. Lulung malah memberikan tanggapan kalau gugatan diajukan dua hari usai audit. Tindakan Ahok mempertanyakan kembali niatan H. Lulung lantaran seringnya pejabat kurang beretika membuat janji atau tantangan yang tidak ditepati.
"Karena sudah banyak yang janji, (jika) Jokowi jadi presiden, ada yang mau jalan kaki ke Solo.
Kagak dilakuin. Yang janji mau gantung di Monas, kagak dilakuin. Yang mau terjun dari Monas juga belum dilakuin," ujar Ahok.
Sebelumnya, BPK menegaskan telah melaksanakan audit terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014 secara profesional dan sesuai dengan standar pedoman yang berlaku.
BPK menyatakan, audit itu bahkan dilakukan dua kali, yakni audit untuk pemeriksaan atas laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 dan pemeriksaan investigatif atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan pada 6 Agustus 2015. (BM)
Kagak dilakuin. Yang janji mau gantung di Monas, kagak dilakuin. Yang mau terjun dari Monas juga belum dilakuin," ujar Ahok.
Sebelumnya, BPK menegaskan telah melaksanakan audit terhadap pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI pada 2014 secara profesional dan sesuai dengan standar pedoman yang berlaku.
BPK menyatakan, audit itu bahkan dilakukan dua kali, yakni audit untuk pemeriksaan atas laporan hasil keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2014 dan pemeriksaan investigatif atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan pada 6 Agustus 2015. (BM)
[Source]
Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon